Dewan Himbau Pihak Sekolah Tidak Memberatkan Wali Murid
Tembilahan- MR
Dewan menghimbau pihak sekolah tidak melakukan pungutan biaya masuk yang memberatkan kalangan orangtua siswa. Pernyataan ini dikemukakan anggota Komisi IV DPRD Inhil, Surya Lesmana, Kamis (16/6/11), diterangkan pihak sekolah seharusnya melakukan pungutan biaya masuk yang terkesan memberatkan kalangan orangtua, terutama di sekolah-sekolah favorit di kota Tembilahan.
“Kita minta pihak sekolah tidak melakukan pungutan yang memberatkan kalangan orangtua siswa,” ungkap politisi PKPB iniKamis (16/6/11) di gedung DPRD Inhil Jalan Soebrantas Tembilahan. Dia menerangkan, jangan sampai kebijakan pungutan yang memberatkan kalangan orantua tersebut bertentangan dengan kebijakan pendidikan bersubsidi oleh Pemerintah Kabupaten Inhil.
“Bagaimana kita akan merealisasikan program Pemerintah Kabupaten Inhil ‘Satu Rumah Satu Sarjana’, kalau justru biaya masuk yang tak terjangkau kalangan orangtua,” sebut Surya. Penerapan biaya masuk yang sangat ‘mencekik’ ini terutama terjadi di sekolah-sekolah favorit yang ada di kota Tembilahan.
Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Inhil, Kartika Roni mengakui terjadinya pungutan biaya masuk di beberapa sekolah, mulai dari SD sampai SMA di kota Tembilahan yang sangat tinggi. “Bahkan ada beberapa SD yang memberlakukan biaya masuk di atas Rp 1 juta. Hal ini tentu saja sangat memberatkan orang tua siswa,” imbuhnya. BAITAL
Bagikan
Dewan menghimbau pihak sekolah tidak melakukan pungutan biaya masuk yang memberatkan kalangan orangtua siswa. Pernyataan ini dikemukakan anggota Komisi IV DPRD Inhil, Surya Lesmana, Kamis (16/6/11), diterangkan pihak sekolah seharusnya melakukan pungutan biaya masuk yang terkesan memberatkan kalangan orangtua, terutama di sekolah-sekolah favorit di kota Tembilahan.
“Kita minta pihak sekolah tidak melakukan pungutan yang memberatkan kalangan orangtua siswa,” ungkap politisi PKPB iniKamis (16/6/11) di gedung DPRD Inhil Jalan Soebrantas Tembilahan. Dia menerangkan, jangan sampai kebijakan pungutan yang memberatkan kalangan orantua tersebut bertentangan dengan kebijakan pendidikan bersubsidi oleh Pemerintah Kabupaten Inhil.
“Bagaimana kita akan merealisasikan program Pemerintah Kabupaten Inhil ‘Satu Rumah Satu Sarjana’, kalau justru biaya masuk yang tak terjangkau kalangan orangtua,” sebut Surya. Penerapan biaya masuk yang sangat ‘mencekik’ ini terutama terjadi di sekolah-sekolah favorit yang ada di kota Tembilahan.
Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Inhil, Kartika Roni mengakui terjadinya pungutan biaya masuk di beberapa sekolah, mulai dari SD sampai SMA di kota Tembilahan yang sangat tinggi. “Bahkan ada beberapa SD yang memberlakukan biaya masuk di atas Rp 1 juta. Hal ini tentu saja sangat memberatkan orang tua siswa,” imbuhnya. BAITAL

