Tembilahan- MR
Dewan menghimbau pihak sekolah tidak melakukan pungutan biaya masuk yang memberatkan kalangan orangtua siswa. Pernyataan ini dikemukakan anggota Komisi IV DPRD Inhil, Surya Lesmana, Kamis (16/6/11), diterangkan pihak sekolah seharusnya melakukan pungutan biaya masuk yang terkesan memberatkan kalangan orangtua, terutama di sekolah-sekolah favorit di kota Tembilahan.
“Kita minta pihak sekolah tidak melakukan pungutan yang memberatkan kalangan orangtua siswa,” ungkap politisi PKPB iniKamis (16/6/11) di gedung DPRD Inhil Jalan Soebrantas Tembilahan. Dia menerangkan, jangan sampai kebijakan pungutan yang memberatkan kalangan orantua tersebut bertentangan dengan kebijakan pendidikan bersubsidi oleh Pemerintah Kabupaten Inhil.
“Bagaimana kita akan merealisasikan program Pemerintah Kabupaten Inhil ‘Satu Rumah Satu Sarjana’, kalau justru biaya masuk yang tak terjangkau kalangan orangtua,” sebut Surya. Penerapan biaya masuk yang sangat ‘mencekik’ ini terutama terjadi di sekolah-sekolah favorit yang ada di kota Tembilahan.
Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Inhil, Kartika Roni mengakui terjadinya pungutan biaya masuk di beberapa sekolah, mulai dari SD sampai SMA di kota Tembilahan yang sangat tinggi. “Bahkan ada beberapa SD yang memberlakukan biaya masuk di atas Rp 1 juta. Hal ini tentu saja sangat memberatkan orang tua siswa,” imbuhnya. BAITAL

Baca selengkapnya Bagikan

Tembilahan- MR
Dewan menilai penetapan lahan cetak sawah baru untuk program Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Riau di Desa Jerambang, Kecamatan Gaung asal-asalan, akibatnya merugikan para petani sagu setempat. Perbuatan ini cenderung mendzalimi petani setempat.
Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi II DPRD Inhil, Bakri H Anwar saat hearing dengan pihak terkait mengenai masalah pembabatan kebun rumbia (sagu, red) di Desa Jerambang, Kecamatan Gaung, Senin (13/6/11).
Dalam hearing yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Inhil, HM Yunus didampingi Sekretaris Erwanissitas dan beberapa anggota Komisi II DPRD Inhil tersebut, Bakri menyebutkan jelas-jelas dilakukan di lahan milik petani sagu setempat.
“Seharusnya cetak sawah baru bukan dilahan kebun sagu produktif, tapi di lahan tidur. Saya sedih melihat batang sagu siap panen milik petani ditebangi,” sebut Bakri. Bahkan beberapa anggota lain juga turut mempertanyakan proyek ini.
Tampak hadir Kepala Dinas Pertanian Inhil, Urip Sukarno, Camat Gaung, Nursal dan Kepala Desa Jerambang, Yunus.
Ketua Komisi II DPRD Inhil melalui Sekretaris, Erwanissitas menyatakan bahwa hearing ini digelar untuk menindaklanjuti laporan para petani Desa Jerambang yang mengaku lahan perkebunan sagunya dibabat untuk cetak sawah baru dari program Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM).
“Kita menindaklanjuti laporan petani sagu Desa Jerambang yang mengaku lahan mereka dibabat untuk cetak sawah baru. Apalagi, mereka memiliki dokumen kepemilikan atas lahan tersebut,” sebut politisi PKB tersebut.
Kepala Dinas Pertanian Inhil, Urip Sukarno bahwa pencetakan sawah baru di Desa Jerambang dipilih, karena telah dilakukan sosialisasi dan Survey, Investigasi dan Desain.
“Apalagi Kecamatan Gaung masih tersedia lahan untuk cetak sawah baru. Saat dilakukan sosialisasi 11 desa bagi lahan cetak sawah baru, saat itu Kades Jerambang bersedia di desanya dibuka cetak sawah baru,” sebut Urip.
Camat Gaung, Nursal saat itu tetap bersikukuh bahwa program pencetakan sawah baru di Desa Jerambang tidak ada masalah. Pemilihan Desa Jerambang sebagai lokasi cetak sawah baru telah melalui musyawarah dan survey ke lokasi. Sementara itu Kepala Desa Jerambang, Yunus justru merasa heran kenapa cetak sawah baru didesanya diributkan, ia menuding oknum diluar desanya yang meributkan. “Di desa saya tidak resah sama sekali, kok diatas sibuk. Karena lahan itu bukan kebun rumbia, tapi hutan rumbia, karena tidak ada yang menunggunya,” dalihnya.
Bahkan, saat itu ia menyatakan bahwa berita mengenai permasalahan lahan sagu petani Desa Jerambang tersebut tidak benar. Padahal, fakta yang ditemui riauterkini.com saat turun ke lapangan yang ditebang tersebut merupakan kebun sagu yang diklaim warga Desa Jerambang mereka pemiliknya dengan bukti dokumen kepemilikan yang mereka sampaikan kepada DPRD Inhil. “Sehingga kita heran juga ada berita mengenai masalah ini, apa yang ditulis media tersebut tidak benar,” sebutnya.
Pada kesimpulannya, dewan meminta melalui dinas terkait untuk penghentian pekerjaan sementara dibuat secara tertulis. Camat dan Kades untuk turut mengawasi penghentian pekerjaan. (rtc)

Baca selengkapnya Bagikan

Tembilahan- MR
Rumah Sakit Indragiri diresmikan Bupati Inhil, Indra Muchlis Adnan, Senin (13/6/11). Diharapkan RS ini memberikan kontibusi bagi pelayanan kesehatan di Negeri Seribu Jembatan ini.
Peresmian RS swasta pertama di Inhil ini dihadiri pengurus Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI), Tun Abu Bakar, Direktur RS Eka Hospital Pekanbaru, dr Eka Nurlela, para pejabat Pemkab Inhil, perwakilan perusahaan yang menjalin kemitraan dengan RS Indragiri.
Dalam sambutannya Ketua Yayasan Cahaya Muslimat Indragiri, Sulastri Abu Bakar menyebutkan keberadaan RS ini dalam upaya berpartisipasi dalam pembangunan dunia kesehatan di Inhil. “Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Indragiri ini didukung peralatan yang lengkap dan SDM yang memadai,” ujar Sulastri. Yayasan Cahaya Muslimat Indragiri ini yang menaungi Rumah Sakit Indragiri. RS Indragiri ini menjadikan RS Eka Hospital sebagai rumah sakit rujukan.
Tambahnya, di RS ini didukung 9 dokter spesialis, 6 dokter umum dan 50 paramedis serta 40 tenaga pendukung. Demikian juga didukung dengan peralatan kesehatan modern dan lengkap. Bupati Inhil, Indra Muchlis Adnan dalam sambutannya menyatakan bahwa keberadaan RS Indragiri ini sangat penting bagi mendukung peningkatan pelayanan masyarakat Indragiri Hilir.
“Keberadaan RS Indragiri ini sangat berarti bagi peningkatan pelayanan kesehatan ditengah masyarakat Inhil. Diharapkan, langkah ini diikuti pengusaha lainnya dalam berinvestasi dalam bidang pelayanan kesehatan,” tegasnya. Pada kesempatan tersebut beliau juga membantah bahwa tidak kunjung beroperasinya RS Guntung dan Pulau Kijang, karena keberadaan RS Indragiri ini. “Hendaknya kita jangan negatif thinking lah, silahkan cek didalamnya (RS Indragiri, red) ada tidak dana APBD disana. Tidak ada kita menganaktirikan RS, selagi itu bagi kepentingan masyarakat banyak akan dibantu” jelas Indra. BAITAL

Baca selengkapnya Bagikan