Pekanbaru, MR
Dewan mengakui berdilema dalam menentukan sikap terhadap keberadaan PT RA (Riau Air) saat ini terutama menyangkut masalah ditutup atau tetap dipertahankan beroperasi.
Kalau ditutup, sudah banyak tenaga, pikiran bahkan anggaran yang dihabiskan. Sementara kalau dipertahankan, kondisinya sudah "cukup parah", yang memerlukan konsentrasi tinggi dalam menyelamatkan karena terbelit hutang dan belakangan "pelarangan terbang" yang diikuti pengunduran diri beberapa Direksi.
"Kalau dilihat dari lama operasinya dan anggaran yang dihabiskan, kita berpendapat tidak layak lagi untuk dipertahankan. Tapi kita juga ingin bagaimana dana yang sudah dihabiskan untuk kembali apalagi ini menyangkut marwah karena membawa nama daerah. Jadi ingin tetap dipertahankan,".
Jelas Zulkarnain Nurdin, SH, MH Anggota Komisi A, DPRD Riau Kamis (16/6) pada wartawan ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya seputar keberadaan dari salah satu BUMD tersebut.
Lebih jauh dikatakan juga, namun demikian kesemuanya itu tergantung dari Pemerintah Provinsi Riau selaku Pemegang Saham terbesar atau Pemilik. Terutama kalau memang dipertahankan, harus punya "kajian yang dalam" untuk menyakinkan dan analisa ekonomi yang mengatakan bisa untuk berkembang. Kalau hal ini tidak, maka tidak akan ada lagi suntikan dana dan tutup.
"Ini ibarat seorang anak yang masih duduk di bangku sekolah dengan kondisi yang nakal ditambah prestasi yang anjlok. Tentu seorang Bapak mengingatkan apakah mau berubah atau tidak yang diikuti dengan tindakan-tindakan yang mengarah ke yang lebih baik. Tapi kalau tidak, lebih baik dikeluarkan atau berhenti saja sekolah, karena akan buang-buang uang dan waktu," terangnya lagi dengan memberikan perumpamaan kasus.
Untuk itu dikatakan lagi oleh Anggota Dewan dari Fraksi Gabungan ini, dalam menentukan sikap nantinya, Pemproc betul-betul memberikan kajian yang "layak". Jadi perlu kajian yang mendalam dan berimbang mengenai kondisi riil yaang terjadi," katanya lagi dan mengakui lupa berapa anggaran yang telah disedot PT RAL dan menyebutkan untuk 2011 dianggarkan Rp15M. (MR14)

Baca selengkapnya Bagikan

PEKANBARU,MR
Negara Singapura tercatat sebagai negara yang paling besar menanamkan modal di Provinsi Riau, yakni menembus 9,5 juta dolar AS pada triwulan I 2011. Realisasi investasi di Riau pada triwulan I 2011 naik pesat, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA).
"Penanaman modal asing paling besar di Riau pada triwulan I 2011 berasal dari Singapura," ujar Kasubid Pendataan dan Evaluasi Penanaman Modal Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Provinsi Riau, Joko Wardono, kepada wartawan beberapa waku lalu di Pekanbaru.
Kemudian, kata Joko, peringkat dua negara dengan investasi tinggi adalah Inggris dengan nilai 3,7 juta dolar AS. Selanjutnya, diikuti oleh Malaysia dengan nilai 1,5 juta dolar AS. Berdasarkan data yang dikirimkan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi PMA pada triwulan I 2011 di Riau mencapai 15,8 juta dolar AS.
“Terjadi kenaikan hingga 549 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2010 yang hanya 2,4 juta dolar AS,” jelasnya.
Dia menguraikan, industri di sektor pertambangan berada pada peringkat paling tinggi dengan realisasi investasi mencapai 6,1 juta dolar AS. Kemudian diikuti oleh industri minyak makan 3,7 juta dolar AS dan industri kemasan 3,2 juta dolar AS.
“Sementara realisasi PMDN pada triwulan I 2011 tercatat sekitar Rp 60,6 miliar atau naik 800 persen ketimbang priode yang sama tahun lalu yang sekitar Rp 7 miliar,” urainya. (riaubisnis)

Baca selengkapnya Bagikan

Pekanbaru MR
Keinginan ribuan Guru Bantu Provinsi (GBP) untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) harus bersabar dulu. Sebab, peluang untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil hingga kini belum ada celah
" Saya minta guru bantu untuk bersabar dulu, kalau ada peluang, Disdik tentunya akan memperjuangkan guru bantu provinsi bias diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil," kata Kepala UPT TKP Abdul Kadir usai membuka Workshop Guru Bantu se Provinsi Riau, Selasa (14/6) malam di Hotel Furaya Pekanbaru.
Saat ini, kata Abdul Kadir, peluang guru bantu agar bisa diusulkan menjadi CPNS, belum nampak titik terang. Kalau sudah ada dasar hukum berupa peraturan pemerintah, baru bisa diusulkan." Kita akan mendata dulu berapa jumlah guru bantu yang ada di Riau. Setelah kita data dan ada dasar hukum pengusulan guru bantu menjadi CPNS baru kita ajukan ke BKD Provinsi Riau. Kalau tidak ya bersabar dulu. Kalau ada peluang melalui jalur umum apa salahnya mengikuti test CPNS saja," katanya.
Sebenarnya dalam aturan pengangkatan guru bantu, kata Abdul Kadir, seluruh guru bantu yang diangkat oleh provinsi, dalam SK sudah jelas tidak menuntut untuk diangkat menjadi CPNS. Namun SK tersebut bisa saja berubah kalau ada peluang berupa peraturan pemerintah untuk mengangkat guru bantu provinsi menjadi CPNS." Guru bantu yang diangkat oleh provinsi tidak boleh menuntut diangkat menjadi CPNS. Dan ini sudah menjadi kesepakatan bersama sebelum pengangkatan sebagai guru bantu," jelas Abdul Kadir (MR20)

Baca selengkapnya Bagikan

Pekanbaru, MR
Menggesa pembangunan Venues PON XVIII, 2012 Pemerintah Provinsi Riau mengandeng pihak swasta agar dapat berpartisipasi sejauh ini dari sekian perusahaan yang beroperasi di Riau 7 diantarannya bersedia membantu pembangunan Venues. Untuk memastikannya Pemprov Riau mengundang 7 perusahaan itu, namun sayangnya hanya empat yang hadir tiga lainnya beralasan tak memperoleh udangan. Demikian dijelaskan Kepala Dinas Olahraga Lukman Abas kepada sejumlah wartawan, usai menggelar pertemuan dengan empat perusahaan yang dipimpin Wakil Gubernur HR Mambang Mit, Rabu (15/6)
Dijelaskan Lukman dalam pertemuan itu dibicarakan kapan akan memulai pembangunan dan masalah yang belum terpecahkan tapi diakui belum ada masalah yang berarti, ''belum ada masalah berarti mereka merencanakan akhir bulan Juni sudah bisa dikerjakan,'' Jelas Lukman
Tiga perusahaan yang tidak hadir yakni PT.RAPP, PT. IKPP dan PT. Wilmar ,''kita sempat mengkonfirmasinya mereka beralasan undangan tidak sampai itu bisa kita terima tetapi bila undangan sampai tetapi tidak hadir itu kelewatan,'' Ujar Lukman
Diakui Lukman jauh hari stafnya telah menyampaikan undangan ke kantor perwakilan tiga perushaan itu untuk diteruskan ke kantor pusat, tetapi perusahaan mengaku tidak mendapat undangan
Rencannya Pemprov akan kembali mengundang perusahaan IKPP, RAPP dan Wilmar, seperti di jelaskan Asisten I Sekdaprov Riau yang juga selaku Ketua I Bidang Sarana dan Prasarana PB PON Riau, akan diudang Senin mendatang
Perusahaan yang memastikan diri untuk membangun Venues yakni PTPN V membangun tenis lapangan, PT. Cevron gedung bela diri, sepatu roda oleh PT. BSP dan Pertamina, dan Tenis Meja di Dumai oleh PT. Cevron
Menyangkut kapan pembangunan venues akan tuntas, Lukman memberi deadline Juli mendatang.''Kita perkirakan akan tuntas bulan April atau paling lambat Juli,'' Ujar Lukman Abas
Sekedar informasi beberapa Venues masih belum ada penanggung jawabnya seperti Panahan, Softball, Baseball karena perwakilan perusahaan yang menyatakan akan membangun tidak hadir, begitu juga Venues Billiard dan Bowling,''kita belum menerima infonya,'' Imbuh Lukman.
(MR23)

Baca selengkapnya Bagikan

Pekanbaru, MR
Sungguh aneh rasanya apa yang diakui oleh Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Riau terhadap bentrok yang terjadi di Pulau Padang Kepulauan Meranti. Pasalnya pihaknya belum temukan "benang merah" pokok permasalahan yang terjadi.
Padahal dilapangan sudah terjadi pertikaian, bahkan bentrok fisik antara pihak warga dengan PT RAPP selaku pemilik HTI di Kawasan tersebut. Klimaknya terjadi pembakaran 2 alat berat dan Camp Perusahaan dan penangkapan 3 orang warga secara "tidak prosedural" oleh pihak Kepolisian.
"Kita saat ini sudah minta laporan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Mranti. Apa betul yang menjadi permasalahan disana. Kalau "benang merah" ini sudah didapat akan dilakukan pembahasan bersama terhadap seluruh komponen terkait baik di daerah maupun Pusat untuk dicarikan solusinya," jelas Kadishut Provinsi Riau Zulkifli Saleh Rabu (15/6) di Gedung DPRD Riau setelah pelaksanaan Hearing dengan Komisi B.
Lebih jauh dikatakannya. pihak Dishut siap dalam mengatasi permasalahan yang terjadi. "Kita siap melakukan sosialisasi pada kedua belah pihak baik Perusahaan dan Masyarakat terutama mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kita tidak mau juga berpihak pada Perusahaan kalau memang melanggar aturan begitu juga pada Masyarakat," terang Pejabat yang gagal dalam Pemilukada Rohul ini.
Kemudian dikatakan juga oleh Ketua Umum PBSI Riau ini, permasalahan yang perlu dilakukan dengan cepat adalah mengenai perbatasan HTI yang diberikan pada PT RAPP. Namun demikian menurutnya masalah ini adalah domain dari Pemerintah Pusat bukan unit kerja yang dipimpinya. (MR14)

Baca selengkapnya Bagikan

Pekanbaru, MR

Komisi B, DPRD Riau tidak menyia-nyiakan kesempatan saat Hearing dengan Kepala Biro Keuangan Province Riau Selasa (14/6). Ini terutama dalam mepertanyakan masalah keterlambatan dalam pencairan Anggaran yang dirasakan oleh Satker (Satuan Unit Kerja).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B, HT. Azuwir dan diikuti Anggota, T. Rusli Ahmad dan Lumpita Pakpahan, bermula dipertanyakan oleh Lumpita Pakpahan, terutama apa yang terjadi di Lingkungan Setwan (Sekretariat Dewan) Riau tempat dirinya “bernaung’.

Ini terutama dalam masalah pencairan anggaran perjalanan dinas baik dalam bentuk Kunker (Kunjungan Kerja) yang berupa Bimtek (Bimbingan Teknis), Pansus (Panitia Khusus), Banggar (Badan Anggaran), Anggarannya terus terlambat “turun”, bahkan makan waktu berbulan-bulan.

“Untuk saat ini saja, Anggaran perjalanan dinas yang sudah dilakukan pada bulan Maret lalu, masih belum “cair”. Jadi setiap perjalanan selalu “Pak Dul”. Apa permasalahan yang sebenarnya terjadi,” jelasnya langsung dipertanyakan pada Kabiro Keuangan Hardi Jamaluddin yang berada di depannya.

Sementara itu T. Rusli Ahmad mempertajam pertanyaan “rekannya” dengan menambahkan adakah solusi biar cepat pencairan. Mungkin dengan cara, pencairan SPJ per paket. Tidak lagi seperti yang terjadi selama ini dengan mengumpulkan SPJ dari seluruh Komisi yang pergi sehingga menyebab jadi lambat karena rumit.

Hardi Jamaluddin, dalam menyikapi pertanyaan tersebut merasa heran, mengingat unit kerja yang dipimpinya tidak pernah memperlambat pencairan asal persyaratan lengkap. Kalau tidak dikembalikan untuk dilengkapi. “Kita paling lama dalam proses pencairan ini hanya dua hari, kalau tidak lengkap tentu dikembalikan,” jelasnya.

Sementara mengenai usulan SPJ Dewan dalam permohonan pencairan per paket, akan dilakukan pengkajian terlebih dahulu. Terutama melihat UU yang berlaku. “Seharusnya SPJ Komisi yang sudah lengkap, sudah bisa dilakukan permohonan permintaan tanpa harus menunggu dari SPJ Komisi yang lain. Tapi yang jelasnya kita pelajari dululah apakah ini diperbolehkan atau tidak,” katanya sembari berjanji akan melihat aturan yang berlaku.
Kemudian HT. Azwir dalam menyikapi permasalahan yang ada berdasarkan keterangan Kabiro Keuangan, kondisi ini hanya disebabkan oleh sistim bukan keadaan keuangan yang tidak ada. Buktinya dana stanby saat ini ada Rp 1,1T dan baru terealisasi sekitar 25%. (MR14)

Baca selengkapnya Bagikan

Pekanbaru, MR

Saat ini daerah terus berlomba-lomba meraih dana APBN yang masih mengedap ditingkat pusat untuk didaerahkan. Dan tak jarang menggunakan cara-cara yang meyimpang seperti beredarnya isu percaloan. Menyikapi itu Wakil Gubernur Riau HR Mambang Mit mengatakan Pemrov tetap komit dengan mencari pemecahannya sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian dijelaskannya kepada sejumlah wartawan dikantor Gubernur Riau, Selasa (14/6)

Terkait isu adanya percaloan anggaran di tingkat pusat. Dinilai Mambang Mit dapat memberikan dampak negatif terhadap efektifitas dan efisiensi potensi menggerak pembangunan. Untuk itu Pemrov Riau sangat tidak setuju.,''Kita akan mengantisipasi bukan hanya Pemrov Riau yang tidak setuju, pemerintah pusat dan masyarakat juga,'' Tegasnya

kita lebih mencari pemecahan masalah, dengan menegakan ketentuan yang berlaku,''Kita sesuaikan dengan pranata hukum. Mekanisme dan ketentuan berlaku akan kita tegakan,'' Ujarnya

Sejauh ini Pemrov lebih mengedepankan lobi dengan menjelaskan urgensinya, meyakinkan Pemerintah Pusat akan kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan dampak positif demi peningkatan pembangunan dan mensejahterkan masyarakat,''kalau ada udang dibalik batu itu yang tidak boleh,'' ujarnya Pungkas Mambang. (MR23)

Baca selengkapnya Bagikan

Pekanbaru, MR

Seiring dengan tuntasnya renovasi bandara SSK II menjadi bandar udara Internasional yang mampu melayani pesawat berbadan lebar. Pemprov Riau berkoordinasi dengan Kementrian agama pusat akan menjadikan bandara kebanggaan Riau itu sebagai embarkasi haji

Rerencanakan tahun 2012 mendatang sudah dapat direalisasikan. Demikian dijelaskan Kakandepag Riau, Ashari kepada sejumlah wartawan usai melakukan pertemuan dengan Pemprov Riau dikantor Gubernur, Selasa (14/6)

Rencana itu akan ditindak lanjuti oleh Kanwil Depag Riau dengan melakukan pertemuan dengan Kementrian Agama RI tanggal 26 Mei 2011 mendatang. Selain membicarakan rencana bandara SSK II menjadi embarkasi juga akan dibicarakan teknik tuslah antara asrama haji Pekanbaru yang akan dijadikan lokasi arena olahraga PON XVIII, 2012

Nantinya Pemprov Riau akan membangun asrama haji baru dikawasan seluas 5 Ha, tak jauh dari bandara SSK II yang saat ini menyangkut lokasinya masih berkoordinasi dengan pihak terkait agar tidak menggangu siklus penerbangan

,''Bila bandara SSK II sudah bisa melayani pesawat berbadan lebar dan asrama haji Ok. Telah memenuhi syarat menjadi embarkasi haji namun karena jema'ah Riau baru 5010 sementara ketentuannya paling kurang 6000. Sebagian jema'ah Jambi dan Sumatra Utara belahan Bagan Batu diupayakan berangkat dari Pekanbaru,'' Jelas Ashari

,''Ini sudah diperbincangkan dan Pusat mengakui Riau sangat berpotensi jadi embarkasi karena jema'ah yang mengisi embarkasi batam sebagian besar jem'ah Riau yang menggunakan pesawat domestik. Jika dipindah ke Pekanbaru dapat mengurangi biaya dari 2-4 juta per jama'ah,'' Pungkasnya

Sementara Bandara Hang Nadim Batam yang sebelumnya menjadi embarkasi tetap difungsikan sebagai embarkasi antara saja yang melayani sebagian jema'ah Kalimantan dan Jambi. (MR23)

Baca selengkapnya Bagikan