gravatar

Pemkab Pelalawan Terkendala Rendahnya Kapasitas Produksi

PELALAWAN,MR
Saat ini, berbagai program dan kegiatan yang menyentuh pundi-pundi dasar masyarakat untuk mengangkat kualitas dan kuantitas kehidupan seperti; pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pengentasan kemiskinan baik di tingkat desa maupun tingkat perkotaan terus dilakukan.
Demikian hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Pelalawan Drs H Marwan Ibrahim pada wartawan di Pangkalan Kerinci, kemarin. Menurutnya, untuk mewujudkan hal tersebut maka hal ini telah diupayakan dengan sungguh-sungguh dan secermat mungkin serta konsisten dengan visi dan misi, strategi dasar, kebijakan dasar dan agenda-agenda utama pembangunan yang telah disepakati.
"Dengan begitu, diharapkan hal ini akan dapat memacu roda Pemerintahan dan pembangunan serta membawa masyarakat Kabupaten Pelalawan menuju kehidupan yang lebih sejahtera di masa mendatang," katanya.
Marwan menerangkan bahwa saat ini ada beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan yang harus dipecahkan. Diantaranya yakni upaya lanjut dalam menanggulangi kemiskinan akibat masih rendahnya kapasitas produksi dan akses terhadap sumber daya produktif bagi masyarakat.
"Kemudian kendala lain adalah upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan serta upaya untuk membuka keterisolasian desa dengan pola pembangunan infrastruktur," ujarnya.
Di samping itu, sambungnya, Pemerintah Daerah juga dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dirasakan kurang. Hal ini terjadi karena masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap makna pelayanan publik, dan serta diprioritaskan untuk penyelamatan dan pemulihan ekonomi (Recovery Ekonomi) di Kabupaten Pelalawan.
"Pada prinsipnya tujuan utama penyelenggaraan otonomi Daerah adalah untuk meningkatakan Pelayanan Publik (Public Service) dan memajukan perekonomian daerah," ungkapnya.
Untuk itu, lanjutnya, ada 3 (tiga) misi utama yang akan terus diupayakan yakni meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektifitas sumberdaya daerah dan memberdayakan serta menciptakan ruang bagi masyarakat (public) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.
"Untuk mencapai itu, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat lebih kreatif dan inovatif dalam menyusun perencanaan berupa program yang sejalan dengan perubahan paradigma konsep 'Good Goverment' yang mengandung unsur kemitraan, partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, desentralisasi," pungkasnya. (TA)

Artikel Terkait by Categories



Widget by Uda3's Blog
Bagikan

INILAH.COM

NOKIA

KURS RUPIAH HARI INI

COVER NEWS PAPER

BUKU TAMU


ShoutMix chat widget